Anda berada di:
KPU Kota Tasikmalaya
Jl. SKP No. 20-22 Tasikmalaya
Jawa Barat 46111
Tel. 0265-312807, 312808 Fax. 0265-312807
emai: kpud@tasikmalayakota.go.id
   
Login
User ID Password
POLING
    Apa Browser Favorit Anda?

    Internet Explorer
    Mozilla Firefox
    Google Chrome
    Opera

    Lihat Hasil Poling

WEB STATISTIK

020697

Tamu hari ini : 9
Total tamu : 4375
Hits hari ini : 26
Total Hits : 20697
Tamu Online : 1
Kamis, 21 April 2011 - 09:22:29 WIB
Indonesia Butuh Grand Desain Kependudukan
Dikirim oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 500 kali

Jakarta, kpu.go.id (Jumat, 15 April 2011) - Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kamis (14/4) menggelar acara “Sosialisasi Grand Desain Kependudukan”. Acara digelar di Auditorium BKKBN, Cawang, Jakarta Timur. Acara sosialisasi diikuti 50 peserta dari anggota Bakohumas (Departemen dan BUMN). Acara dibuka Kepala BKKBN Dr. Sugiri, MPA, dengan narasumber Dr. Sony HR dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Depok.

Tujuan acara sosialisasi adalah untuk menyusun “maproad” tunggal kependudukan sehingga tersusun sebuah grand design kependudukan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan berkelanjutan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya.

Menurut Sony, ada beberapa kendala dalam penyusunan “maproad” kependudukan secara nasional. Pertama, adanya beberapa lembaga yang mengurusi masalah kependudukan seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan BKKBN, sehingga sering terjadi beda penafsiran mengenai jumlah penduduk. Seharusnya ada lembaga tunggal yang menangani masalah kependudukan. Kedua, belum “online”-nya sistem kependudukan, baik dalam nomor induk maupun penyebaran sistemnya ke seluruh wilayah Indonesia sehingga pemerintah sudah mengeluarkan biaya triliunan namun hasilnya tidak sempurna. Ketiga,tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata, di mana penduduk Pulau Jawa hampir dua pertiga penduduk Indonesia sehingga tingkat kepadatan penduduk di pula Jawa menghambat laju pembangunan berkelanjutan.  Keempat, tiadanya “political will” pemerintah untuk menyusun sebuah “grand design kependudukan”.

Terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), Sony menjelaskan bahwa memang ada kesulitan untuk “menyamakan” data dan persespsi atas data kependudukan baik di pusat maupun daerah. Untuk itulah sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia (India, AS dan Indonesia), sudah saatnya mengakhiri polemik mengenai daftar pemilih tetap, dimana pemerintah memberikan data kependudukan yang akurat dan valid kepada KPU.

Menurut rencana, Bakohumas akan mennindaklanjuti acara  ini dengan menggelar acara serupa di Surabaya dengan berkoordinasi dengan kementerian yang terkait dengan kebijakan kependudukan pada bulan Mei 2011 mendatang. Sebagai pendahuluan, BKKBN akan melakukan acara tahapan sosialisasi kependudukan di semua kementerian dan lembaga pada bulan Mei 2011 mendatang. (FS)
Share |



0 Komentar :


Tinggalkan komentar anda disini:
Setiap komentar akan di moderasi terlebih dulu.


masukan kode validasi